RANDUBLATUNG (2/07/2026) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung melalui Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Temanjang menghadiri rapat lintas sektoral yang diselenggarakan di Kantor Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Selasa (30/06). Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam menghadapi berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
Rapat dihadiri oleh Camat Banjarejo Heksa Wismaningsih, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Banjarejo Gembong Widodo, Komandan Komando Rayon Militer (Danramil) Banjarejo Munawar, Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Temanjang Mashudi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), instansi pemerintah, serta para pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Banjarejo.
Dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pengaduan dan aspirasi warga yang menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan maupun lintas instansi.
Camat Banjarejo Heksa Wismaningsih menyampaikan sosialisasi Program Kecamatan Berdaya sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta mendorong pembangunan yang lebih partisipatif.
“Melalui Program Kecamatan Berdaya, kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan berbagai bentuk pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah kecamatan, termasuk mekanisme rujukan pelayanan ke Pemerintah Kabupaten apabila suatu pelayanan tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan. Menurutnya, pemahaman tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mewakili Administratur KPH Randublatung, Kepala BKPH Temanjang Mashudi menyampaikan pentingnya perlindungan sumber daya hutan. Ia mengimbau masyarakat agar dalam setiap aktivitas di kawasan hutan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak tegakan maupun sumber daya hutan lainnya.
“Menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan sesuai aturan yang berlaku serta bersama-sama menjaga hutan dari berbagai bentuk gangguan dan kerusakan agar manfaatnya dapat terus dirasakan secara berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Kapolsek Banjarejo Gembong Widodo memperkenalkan inovasi layanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara online. Menurutnya, layanan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan SKCK dengan proses yang lebih cepat, praktis, dan efisien.
Melalui forum koordinasi tersebut, seluruh peserta berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan komunikasi antarlembaga dalam menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah Kecamatan Banjarejo. Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, Perhutani, dan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga kelestarian lingkungan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. (Rdb/Jun)
Editor: Ulfa
Copyright © 2026
Leave a Reply