KEDU UTARA (19/05/2026) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara melalui Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Magelang melakukan koordinasi bersama Pemerintah Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, terkait dampak sosial rencana pembangunan Batalyon TP di kawasan hutan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Mangli, BKPH Magelang, pada Selasa (19/05).
Kegiatan koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai langkah awal untuk memperkuat komunikasi, menjaga kondusivitas masyarakat, serta menyamakan persepsi terkait rencana pembangunan yang akan dilakukan di wilayah sekitar kawasan hutan.
Administratur KPH Kedu Utara melalui Kepala BKPH Magelang Yulianto menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektoral sangat penting dilakukan guna meminimalisasi potensi dampak sosial yang mungkin timbul di tengah masyarakat akibat adanya rencana pembangunan tersebut.
Menurutnya, Perhutani memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap proses pembangunan yang berada di kawasan hutan maupun sekitar kawasan hutan tetap memperhatikan aspek sosial, lingkungan, serta kepentingan masyarakat desa hutan.
“Perhutani mengedepankan koordinasi dan komunikasi bersama pemerintah desa serta masyarakat agar rencana pembangunan dapat berjalan dengan baik, aman, dan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar kawasan hutan. Sinergi semua pihak sangat diperlukan untuk menjaga situasi tetap kondusif,” ungkap Yulianto.
Ia menambahkan bahwa Perhutani juga terus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat guna memberikan pemahaman terkait rencana kegiatan pembangunan, sekaligus menampung aspirasi maupun masukan dari warga terdampak agar dapat menjadi bahan pertimbangan bersama.
Sementara itu, Kepala Desa Mangli Yahno menyampaikan apresiasi kepada Perhutani yang telah aktif menjalin komunikasi dan koordinasi bersama pemerintah desa terkait rencana pembangunan tersebut. Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat.
“Kami mengapresiasi Perhutani yang terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Dengan adanya komunikasi terbuka seperti ini, masyarakat bisa memperoleh informasi yang jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di lapangan,” ujar Yahno.
Ia berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi wilayah tetap aman dan kondusif, serta mengedepankan musyawarah dalam setiap penyelesaian persoalan yang muncul di masyarakat.
Melalui kegiatan koordinasi tersebut, Perhutani bersama Pemerintah Desa Mangli berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan yang tetap memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan keberlangsungan fungsi kawasan hutan. (Kdu/Nurul)
Editor: Hening
Copyright © 2026
Leave a Reply