BLORA (14/10/2026) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blora bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora melaksanakan kegiatan sosialisasi dan monitoring evaluasi (monev) agroforestry serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Wana Wisata Goa Terawang Ecopark, Selasa (13/10). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama agroforestry sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh pihak mengenai pentingnya pencegahan karhutla.
Kegiatan tersebut melibatkan lima KPH di wilayah Blora Raya, yakni KPH Blora, KPH Cepu, KPH Randublatung, KPH Mantingan, dan KPH Kebonharjo. Pertemuan ini menjadi sarana koordinasi dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program agroforestry berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi Perhutani dan masyarakat sekitar hutan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Administratur KPH Blora, Administratur KPH Cepu, Administratur KPH Randublatung, Administratur KPH Mantingan, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Blora, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Blora, para Wakil Administratur/Kepala Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (KSKPH) wilayah Blora Raya beserta jajaran, para Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) se-KPH Blora, serta perwakilan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-Blora Raya.
Administratur KPH Blora, M. Agus Nawin Romdloni, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta di Wana Wisata Goa Terawang Ecopark. Ia mengapresiasi sinergi antara Kejari Blora dan Perhutani dalam mendukung pelaksanaan program agroforestry yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, kegiatan sosialisasi dan monev tersebut merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perum Perhutani dan Kejari Blora. Melalui kegiatan ini, pelaksanaan agroforestry di wilayah Blora Raya diharapkan berjalan sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.
“Diharapkan PKS agroforestry dapat berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan pengawalan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan serta tidak melanggar hak dan kewajiban yang telah tertuang dalam PKS,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Datun Kejari Blora, Agus Rudi Wawan, menyampaikan bahwa kegiatan monev merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolaan agroforestry berjalan dengan baik di seluruh wilayah kerja Perhutani Blora Raya. Ia berharap seluruh kegiatan agroforestry dilaksanakan secara tertib sehingga dapat mendukung pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus meningkatkan pendapatan Perum Perhutani.
Agus Rudi Wawan juga menekankan pentingnya peran LMDH dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Menurutnya, kerja sama dan dukungan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar pelaksanaan agroforestry dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan.
Selain membahas agroforestry, ia mengingatkan seluruh peserta agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, terutama pada musim kemarau. Seluruh pihak diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Ia turut mengingatkan bahwa kebakaran hutan dapat menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, ekosistem, dan kehidupan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terkait ancaman hukum bagi pelaku tindak pidana di bidang kehutanan. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Pihak Perhutani dan semua pihak harus terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan terkait karhutla. Jangan sampai ada kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan karena dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat maupun alam,” ujarnya. (Blr/Ist).
Editor: Nisa
Copyright © 2026
Leave a Reply