PURWODADI, PERHUTANI (20/08/2026) | Perum Perhutani KPH Purwodadi melalui jajaran BKPH Penganten melaksanakan kegiatan pengarahan dari Administratur KPH Purwodadi terkait rencana sosialisasi tebangan tahap II di Desa Penganten, Kecamatan Klambu, pada Rabu (19/08). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman secara terbuka kepada jajaran dan masyarakat mengenai rencana kegiatan pengelolaan hutan, khususnya pada kawasan KHDPK.
Pengarahan dilakukan sebagai langkah koordinasi internal sekaligus memastikan seluruh jajaran memahami kondisi dan dinamika yang berkembang di lapangan. Dalam kesempatan tersebut, Administratur KPH Purwodadi menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan secara tertib, mengedepankan komunikasi, serta menghormati aspirasi masyarakat dan pemerintah desa.
Rencana sosialisasi tebangan tahap II di wilayah Desa Penganten mendapat penolakan dari Kepala Desa Penganten. Menyikapi hal tersebut, jajaran Perhutani diarahkan untuk tetap mengedepankan pendekatan persuasif, membangun komunikasi yang baik, serta mencari ruang dialog agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara bijaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
Administratur KPH Purwodadi Tri Untoro Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan pengarahan tersebut merupakan bentuk penegasan kepada jajaran agar setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan dilakukan secara profesional, transparan dan mengutamakan komunikasi dengan para pihak.
“Dalam setiap kegiatan pengelolaan hutan, kami selalu mengedepankan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa maupun masyarakat. Adanya penolakan tentu menjadi masukan yang harus kami sikapi dengan kepala dingin. Kami mengarahkan jajaran untuk tidak memaksakan kegiatan, tetapi terus membangun komunikasi dan mencari solusi terbaik sesuai aturan serta memperhatikan kepentingan masyarakat,” ujar Tri Untoro Kurniawan.
Ia menambahkan bahwa keberadaan Perhutani bukan hanya berkaitan dengan kegiatan produksi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan dan memastikan seluruh proses pengelolaan kawasan berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, setiap rencana kegiatan harus dipahami bersama oleh para pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.
“Kelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama. Kami berharap komunikasi antara Perhutani, pemerintah desa dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik. Apabila terdapat perbedaan pandangan, mari kita selesaikan melalui dialog dan musyawarah,” tambahnya.
Sementara itu, Slamet Riyadi, warga Desa Penganten, menyampaikan bahwa masyarakat berharap setiap rencana kegiatan yang berkaitan dengan kawasan hutan dapat dikomunikasikan secara terbuka kepada warga.
“Kami berharap Perhutani dan masyarakat bisa terus berkomunikasi. Kalau ada rencana kegiatan di wilayah desa, masyarakat ingin mendapatkan penjelasan yang jelas agar tidak terjadi salah pemahaman. Kami juga berharap kepentingan masyarakat dan kelestarian hutan sama-sama diperhatikan,” ungkap Slamet Riyadi.
Jajaran BKPH Penganten selanjutnya diharapkan dapat terus melakukan komunikasi sosial dengan pemerintah desa dan masyarakat, sekaligus memantau perkembangan situasi di lapangan. Pendekatan dialogis menjadi langkah penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai pengelolaan kawasan hutan.
Kegiatan pengarahan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Perhutani KPH Purwodadi untuk menjalankan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab, mengedepankan prinsip kelestarian hutan, kepastian tata kelola, transparansi, serta sinergi dengan pemerintah dan masyarakat.
Editor : Diono
Leave a Reply