BANYUMAS TIMUR (14/08/2026) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur bersama lintas instansi mengikuti Rapat Koordinasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kamis (13/08). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah dalam menghadapi potensi bencana yang saling berkaitan, terutama ketika kondisi kering meningkatkan risiko terjadinya kebakaran.
Administratur KPH Banyumas Timur melalui Kepala Subseksi Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan, Heri Kusnanto, mengatakan bahwa kesiapsiagaan perlu dilakukan sebelum kondisi di lapangan berkembang menjadi keadaan darurat. Perhutani juga berkepentingan memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait berjalan baik karena sebagian kawasan hutan berada dekat dengan aktivitas masyarakat.
“Karhutla dan kekeringan memiliki keterkaitan yang perlu diantisipasi bersama. Ketika sumber air mulai berkurang dan kondisi lingkungan semakin kering, potensi kebakaran juga perlu menjadi perhatian. Perhutani siap mendukung koordinasi dan pengerahan sumber daya sesuai kebutuhan penanganan di lapangan,” ujarnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas, Dwi Irawan Sukma, mengatakan bahwa Posko Komando didirikan setelah Kabupaten Banyumas ditetapkan dalam status siaga bencana. Keberadaan posko menjadi bagian dari legalitas sekaligus pusat koordinasi dalam penanganan karhutla dan kekeringan sesuai Surat Keputusan Bupati Banyumas.
Menurut Dwi, ancaman kekeringan perlu mendapat perhatian serius. Hasil kunjungan ke sejumlah lokasi menunjukkan bahwa kondisi kekeringan berpotensi meluas. Sekitar 80 hingga 100 desa diperkirakan terdampak, dengan sekitar 37 desa telah merasakan dampak cukup signifikan.
“Posko ini menjadi pusat koordinasi dan informasi. Kita perlu mempersiapkan diri karena kekeringan diprediksi berlangsung cukup panjang. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran,” kata Dwi.
BPBD bersama sejumlah instansi telah melakukan distribusi air ke wilayah terdampak. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menghadapi kekeringan, termasuk mobil tangki air dari sejumlah instansi.
Selain ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat, keberadaan sumber air untuk penanganan kebakaran juga menjadi perhatian. Titik-titik sumber air yang mulai berkurang perlu dipetakan dan dijaga agar dapat dimanfaatkan secara efektif ketika dibutuhkan.
Kepala Kepolisian Resor Banyumas, Bunaihum, menekankan pentingnya fungsi Posko Komando sebagai pusat informasi dan kesiapsiagaan. Ketersediaan peralatan dan personel juga perlu dipastikan agar respons terhadap kejadian dapat dilakukan secara cepat.
“Karena sumber air bersih mulai berkurang, masyarakat perlu diimbau untuk menghemat penggunaan air. Di titik-titik yang berpotensi terjadi kebakaran, edukasi kepada masyarakat juga harus dilakukan terus-menerus agar tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan api,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi aktif antarpihak menjadi salah satu kunci penanganan. Informasi dari lapangan harus segera diteruskan sehingga sumber daya yang tersedia dapat diarahkan sesuai kebutuhan.
Dalam penanganan keadaan darurat, koordinasi juga memungkinkan pengerahan sumber daya secara lebih efektif. Hal tersebut mencakup personel, peralatan, logistik, hingga dukungan perizinan dan kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan penanganan bencana.
Sementara itu, upaya pencegahan karhutla di Banyumas terus dilakukan oleh berbagai pihak. Perhutani, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta unsur masyarakat telah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran warga. Langkah tersebut penting karena sebagian sumber api dapat berasal dari aktivitas manusia, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tanpa mempertimbangkan risikonya.
Bagi masyarakat, pencegahan karhutla dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti tidak melakukan pembakaran sembarangan, tidak meninggalkan sumber api, menghemat penggunaan air, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Tindakan tersebut dapat membantu mengurangi risiko kebakaran dan mempercepat penanganannya.
Koordinasi tersebut menunjukkan bahwa menghadapi karhutla tidak cukup hanya dengan menyiapkan personel ketika kebakaran telah terjadi. Kesiapan informasi, sumber daya, sarana dan prasarana, serta komunikasi perlu dibangun sejak dini.
Melalui semangat “Melangkah Bersama Merawat Hutan”, Perhutani bersama lintas instansi dan masyarakat mendorong kesiapsiagaan sebagai bagian dari upaya menjaga hutan dan lingkungan. Ketika kekeringan dan karhutla berpotensi terjadi secara bersamaan, koordinasi yang cepat dan tindakan pencegahan menjadi bagian penting untuk mengurangi dampaknya. (Byt/Mei)
Editor: Diono
Copyright © 2026
Leave a Reply