BANYUMAS TIMUR, (31/05/2026) | Upaya menjaga kelestarian hutan tidak hanya dilakukan melalui kegiatan di lapangan. Pemahaman masyarakat terhadap sistem pengelolaan hutan juga menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang lebih lestari dan tangguh menghadapi berbagai tantangan.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok bahasan saat Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur hadir sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Sabtu (30/05). Kegiatan tersebut diikuti oleh masyarakat Desa Melung, kepala desa beserta perangkat desa, serta dihadiri perwakilan Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua BEM Universitas Jenderal Soedirman, Muhammad Hafidz Baihaqi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan membuka ruang diskusi antara masyarakat, akademisi, dan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan.
“Kami berharap materi dan pengalaman yang disampaikan Perhutani dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pelestarian lingkungan, pengelolaan hutan, serta pentingnya peran bersama dalam menjaga keberlanjutan alam,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Melung, Khoerudin, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, diskusi seperti ini penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap kawasan hutan yang selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan warga desa.
Administratur KPH Banyumas Timur melalui Kepala Sub Seksi Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan, Heri Kusnanto, menyampaikan bahwa pengelolaan hutan yang baik memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Menurutnya, keberhasilan menjaga fungsi hutan tidak hanya bergantung pada pengelola, tetapi juga pada pemahaman dan keterlibatan masyarakat di sekitarnya.
Pada sesi pemaparan materi, Heri menjelaskan sejumlah dokumen yang menjadi dasar dalam pengelolaan hutan, antara lain Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH), Rencana Teknik Tahunan (RTT), serta Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL). Dari ketiga dokumen tersebut, pembahasan DPPL menjadi salah satu fokus utama. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola dampak lingkungan sekaligus memastikan kegiatan pengelolaan hutan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.
“Bagi masyarakat awam, dokumen lingkungan sering dianggap sekadar persyaratan administrasi. Padahal, dokumen tersebut merupakan instrumen penting untuk memetakan potensi dampak, menentukan langkah pengelolaan, serta memastikan kondisi lingkungan tetap terpantau dari waktu ke waktu,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemahaman terhadap aspek tersebut semakin penting di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim dan bencana alam.
Selain itu, Heri juga menjelaskan secara singkat langkah-langkah penanganan bencana yang selama ini dilakukan di kawasan hutan maupun wilayah sekitar hutan. Penanganan diawali melalui koordinasi dengan Polsek, Koramil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah desa, serta tokoh masyarakat setempat.
“Selain itu, dilakukan pengecekan lokasi dan asesmen lapangan untuk memetakan area rawan bencana. Dalam kondisi tertentu, Perhutani turut membantu pengamanan pascabencana, seperti penanganan pohon tumbang yang mengganggu akses transportasi, mengaktifkan posko bencana, menyalurkan bantuan bahan pokok, serta melakukan pemantauan curah hujan secara berkala,” tambahnya.
Pada tahap pascabencana, upaya rehabilitasi hutan melalui kegiatan penanaman kembali juga menjadi bagian dari pemulihan fungsi kawasan hutan.
Melalui kegiatan tersebut, Perhutani berharap semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa menjaga hutan tidak hanya berbicara tentang pohon, tetapi juga tentang tata kelola, mitigasi risiko, dan keberlanjutan lingkungan yang manfaatnya dapat dirasakan bersama hingga masa mendatang. (Byt/Mei)
Editor: Diono
Copyright © 2026
Leave a Reply