KEDU UTARA (23/06/2026) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara menghadiri sekaligus mendukung pelaksanaan rapat koordinasi awal Program Perhutanan Sosial (PS) Kabupaten Wonosobo bersama sejumlah pemangku kepentingan pada Jumat (19/06). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi dalam percepatan pelaksanaan Program Perhutanan Sosial yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo, perwakilan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) VII Wilayah Wonosobo, jajaran Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Wonosobo dan BKPH Ngadisono, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia Kabupaten Wonosobo, serta Samitra Lingkungan.
Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal penting sebagai tindak lanjut hasil Workshop Perhutanan Sosial yang telah dilaksanakan pada 25/05/2026. Pembahasan difokuskan pada penguatan rencana verifikasi kelembagaan calon pemegang hak kelola Perhutanan Sosial agar program tersebut benar-benar tepat sasaran, menjangkau masyarakat yang membutuhkan, serta mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.
Selain itu, para peserta rapat juga menekankan pentingnya pengelolaan Perhutanan Sosial yang tetap memperhatikan aspek konservasi. Program yang dijalankan diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mampu menjaga kelestarian sumber daya hutan serta mengembalikan fungsi ekologis hutan secara berkelanjutan.
Sebagai langkah strategis dalam mempercepat implementasi Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Wonosobo, rapat tersebut juga menyusun rencana pembentukan forum koordinasi antarpemangku kepentingan di tingkat kabupaten. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam mendukung keberhasilan Program Perhutanan Sosial di wilayah Wonosobo.
Administratur KPH Kedu Utara melalui Kepala BKPH Wonosobo, Naufal Rafif, menyampaikan bahwa Perhutani menyambut baik dan mendukung penuh berbagai upaya kolaboratif dalam pengembangan Perhutanan Sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sekaligus kelestarian kawasan hutan.
“Perhutani pada prinsipnya siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan Program Perhutanan Sosial. Pengelolaan yang dilakukan harus berjalan seimbang antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan aspek konservasi sehingga fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan tetap terjaga,” ujar Naufal Rafif.
Ia menambahkan bahwa sinergi antarinstansi dan organisasi terkait merupakan faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Sementara itu, perwakilan CDK VII Wilayah Wonosobo, Suparman, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan dukungan aktif Perhutani dalam rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, keterlibatan Perhutani menjadi salah satu unsur penting dalam menyukseskan pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Wonosobo.
“Kami mengapresiasi kehadiran Perhutani dalam rapat koordinasi ini. Sinergi yang terjalin antara Perhutani, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi modal penting dalam mewujudkan Program Perhutanan Sosial yang tepat sasaran, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta tetap menjaga fungsi konservasi dan keberlanjutan hutan,” ungkap Suparman.
Melalui koordinasi yang intensif dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Wonosobo dapat berjalan optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. (Kdu/Nurul)
Editor: Hening
Copyright © 2026
















Leave a Reply