BANYUMAS BARAT (31/08/2026) | Guna memantapkan tata kelola hutan yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Barat menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VI Purwokerto. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Desa Binangun, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap.
FGD tersebut membahas strategi pengelolaan sumber daya hutan di wilayah Desa Binangun. Langkah tersebut dinilai penting mengingat kelestarian hutan di Kecamatan Bantarsari memiliki keterkaitan langsung dengan keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Kegiatan tersebut dihadiri Administratur/KKPH Banyumas Barat Herry Merkussiyanto Putro, didampingi Wakil Administratur KSKPH Banyumas Barat Ari Kurniawan serta Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Antika Trihandayani beserta jajaran petugas lapangan Perhutani.
Turut hadir Kepala CDK Wilayah VI Purwokerto Mas Hadiyono, S.P., Camat Bantarsari Cardian Galih Wicaksono, S.S.T.P., Kapolsek Bantarsari yang diwakili IPDA Subkhan Junianto, Kepala Desa Binangun Madiyono, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Administratur/KKPH Banyumas Barat Herry Merkussiyanto Putro menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kawasan hutan. Menurutnya, Perhutani tidak dapat berjalan sendiri dalam mengawasi dan mengembangkan potensi hutan tanpa dukungan para pemangku kepentingan di tingkat lokal.
“Hutan memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis yang harus berjalan seimbang. Melalui FGD ini, kami ingin menyamakan persepsi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan utamanya masyarakat Desa Binangun. Kami berkomitmen membuka ruang kerja sama yang legal dan saling menguntungkan sehingga hutan tetap lestari dan perekonomian masyarakat sekitar hutan dapat berkembang,” ujar Herry.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala CDK Wilayah VI Purwokerto, Mas Hadiyono menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Perhutani. Pihaknya siap mengawal program-program kehutanan agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Jawa Tengah.
“Tugas kami di Cabang Dinas Kehutanan adalah memastikan setiap pemanfaatan lahan hutan tetap mematuhi kaidah konservasi. Kami sangat mengapresiasi langkah KPH Banyumas Barat. Kami berharap masyarakat Desa Binangun melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau kelompok tani hutan dapat mengoptimalkan program perhutanan sosial secara bijak dan bertanggung jawab,” jelas Mas Hadiyono.
Respons positif juga disampaikan Kepala Desa Binangun Madiyono selaku representasi masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan. Ia menyampaikan terima kasih atas kepedulian Perhutani dan CDK Wilayah VI Purwokerto yang telah memfasilitasi ruang dialog tersebut.
“Bagi warga Desa Binangun, hutan adalah bagian dari kehidupan kami sehari-hari. Kami sangat menyambut baik arahan dari Perhutani dan CDK Wilayah VI. Kami berharap program kerja sama ke depan dapat memberikan kepastian hukum bagi warga yang menggarap lahan di bawah tegakan sekaligus memberikan edukasi agar warga kami ikut aktif mencegah pembalakan liar maupun kebakaran hutan,” tutur Madiyono.
FGD berlangsung interaktif dengan sesi diskusi yang membahas pemetaan wilayah, potensi pengembangan bisnis hasil hutan bukan kayu, hingga penguatan keamanan kawasan. Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas, kelestarian, dan produktivitas hutan di Desa Binangun demi mendukung kesejahteraan masyarakat pada masa mendatang. (Byb/Twn)
Editor: Nisa
Copyright © 2026
















Leave a Reply