Perhutani KPH Pati Tingkatkan Sinergi dalam Proses Verifikasi dan Validasi Perhutanan Sosial

PATI (07/10/2026) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pati menerima kunjungan Kementerian Kehutanan bersama Balai Perhutanan Sosial (PS) dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan validasi (vasval) terhadap usulan Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perhutani KPH Pati, Rabu (07/10).

Kegiatan vasval tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari proses untuk memastikan kesesuaian usulan areal Perhutanan Sosial dengan kondisi faktual di lapangan. Verifikasi juga dilakukan untuk memastikan wilayah kelola yang diusulkan tidak memiliki konflik maupun tumpang tindih dalam penguasaan dan pemanfaatan kawasan.

Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi usulan, kondisi batas kawasan, serta penguasaan dan pemanfaatan lahan. Tim juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Verifikasi dan validasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi areal yang diusulkan sehingga proses penetapan Perhutanan Sosial dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Administratur/Kepala KPH Pati, Sukmono Edwi Susanto, menyampaikan bahwa Perhutani mendukung pelaksanaan verifikasi dan validasi usulan Perhutanan Sosial sebagai bagian dari proses untuk memastikan kepastian dan kesesuaian wilayah kelola.

“Kami mendukung pelaksanaan verifikasi dan validasi ini sebagai langkah penting untuk memastikan usulan areal Perhutanan Sosial sesuai dengan kondisi di lapangan. Kami berharap seluruh proses dapat berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan, sehingga nantinya pengelolaan kawasan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian hutan,” ujar Sukmono.

Menurut Sukmono, koordinasi antara Perhutani, Kementerian Kehutanan, Balai PS, CDK Jawa Tengah, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi hal penting dalam setiap tahapan pelaksanaan Perhutanan Sosial. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan kepastian wilayah kelola sekaligus mencegah potensi konflik atau tumpang tindih pemanfaatan kawasan.

Perhutani KPH Pati menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program Perhutanan Sosial sebagai salah satu upaya mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan.

Melalui kegiatan vasval tersebut, diharapkan seluruh tahapan usulan Perhutanan Sosial dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian hutan serta kepastian wilayah kelola. Langkah tersebut penting untuk memastikan pengelolaan kawasan berjalan tertib dan meminimalkan potensi konflik di kemudian hari.

Perhutani KPH Pati berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Kementerian Kehutanan, Balai PS, CDK Jawa Tengah, pemerintah daerah, serta masyarakat sekitar hutan dalam mendukung pengelolaan hutan yang lestari, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(Pti/Tgh).

Editor: Farah